PLN Bisa Bangkrut?

2020-07-27

Direktur Utarama PLN, Zulkifli Zaini mengungkapkan kepada ekonom senior, Faisal Basri, bahwa saat ini PLN berada di ujung tanduk.

Perusahaan memiliki kebiasaan mencari pinjaman Rp 100 trilliun selama lima tahun hingga saat ini total hutang mencapai Rp 500 trilliun. Itu merupakan penugahasan pemerintah sejak 2015 untuk mendanai proyek kelistrikan 35GW atau setara 35.000 MW.

Tak hanya itu, dikarenakan selama 2 tahun ini tidak ada kenaikan listrik, kompensasi tarif tersebut menambahkan hutang Rp 45,42 trilliun kepada PLN dari pemerintah.

Di dalam komponen itu, ada tambahan Rp 3 triliun akibat kebijakan pemerintah untuk memberikan listrik secara gratis kepada 24 juta pengguna 450 VA, dan diskon ke 7 juta untuk pengguna 900 VA, di mana dananya ditalangi PLN.

“Saya kemarin baru kayak mau nangis sama Dirut PLN, dia bilang sampai sekarang tunggakan pemerintah nol belum dibayar. Akibatnya kalau September belum dibayar, kolaps PLN,” ujarnya saat Webinar yang diadakan oleh Universitas Brawijaya secara virtual, Sabtu (25/7).

Faisal menyarankan agar pejabat BUMN dapat menyelesaikan persoalan mereka di dalam. Barulah kemudian pemerintah bisa membahas pemulihan ekonomi skala nasional.

“BUMN bermasalah sekarang urusin aja BUMN supaya sehat,” jelasnya.

Keresahan nasib PLN berpotensi kolaps juga pernah disampaikan Ketua Komisi VI DPR, Aria Bima. Dalam rapat dengar pendapat dengan Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini bulan lalu, Aria bertanya kepada Zulkifli "Jadi Pak Dirut yakin PLN enggak bangkrut Oktober?"

Kala itu, Zulkifli menjawab perusahaan masih optimistis bisa berjalan. Apabila pemerintah berjanji akan membayar utang Rp 42,45 triliun pada Juli 2020.

Apakah panel surya bisa menjadi salah satu solusi negara? Paling tidak itu sudah terbukti di banyak negara maju lain nya.

Artikel ini telah tayang di Kumparan.com dengan judul "Faisal Basri Sebut PLN Bisa Kolaps di September Jika Pemerintah Tak Bayar Utang", https://kumparan.com/kumparanbisnis/faisal-basri-sebut-pln-bisa-kolaps-di-september-jika-pemerintah-tak-bayar-utang-1tsCRId4hTF/full

Contact Us